Suarkalsel, Tanah Bumbu – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu berhasil menembus jajaran 39 pemerintah daerah terpilih se-Indonesia untuk memaparkan strategi pengelolaan anggaran di tingkat nasional. Prestasi ini diraih dalam agenda Validasi Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun Anggaran 2024 Tahun Ukur 2025 yang digelar Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri secara virtual pada Kamis (18/6/2026).
Jajaran Pemkab Tanah Bumbu mengikuti jalannya sidang validasi regional tersebut langsung dari Ruang Digital Live Room Kantor Bupati di Batulicin. Undangan presentasi eksklusif dari Kementerian Dalam Negeri ini menjadi bukti nyata atas keberhasilan daerah dalam merumuskan tata kelola keuangan yang sehat, transparan, dan berorientasi hasil.
Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif, menegaskan bahwa lompatan capaian IPKD ini bukan program instan yang berdiri sendiri, melainkan buah dari komitmen yang tertuang dalam dokumen RPJMD 2025–2029. Skema pengelolaan ini menginduk pada Misi Ketujuh daerah, yaitu memperkuat tata kelola pemerintahan yang adaptif, melayani, dan akuntabel guna mewujudkan reformasi birokrasi dan pencegahan korupsi.
Dalam paparannya di hadapan tim penilai pusat, Pemkab Tanah Bumbu membeberkan sejumlah strategi unggulan, mulai dari digitalisasi sistem keuangan daerah, penguatan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP), hingga konsistensi keselarasan antara dokumen RKPD, KUA, PPAS, dan APBD. Sistem penganggaran berjenjang ini memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memiliki arah yang terukur demi kesejahteraan publik.
Andi Rudi Latif menambahkan, keberhasilan pengelolaan keuangan pada akhirnya tidak hanya diukur dari sekadar angka pencapaian indeks atau opini di atas kertas. Nilai mutlak dari tata kelola yang baik adalah sejauh mana realisasi anggaran tersebut mampu menghadirkan pelayanan publik yang prima, memacu pembangunan berkualitas, serta mendongkrak roda perekonomian masyarakat di Bumi Bersujud.