Suarkalsel, Kotabaru – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotabaru bersama Pemerintah Kabupaten Kotabaru dan instansi maritim menyepakati pemberian toleransi khusus bagi para nelayan yang tengah menyelesaikan pengurusan dokumen perkapalan hingga akhir Desember 2026. Diskresi ini disahkan sebagai solusi transisi agar mata pencaharian masyarakat pesisir tetap berjalan di tengah hambatan administrasi kelautan.
Kesepakatan strategis tersebut dicapai dalam perhelatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dipimpin langsung Ketua DPRD Kotabaru, Hj. Suwanti, di Ruang Rapat Gabungan Komisi DPRD Kotabaru, Senin (9/11/2026).
Forum RDP turut menghadirkan Kepala Dinas Perikanan Kotabaru H. Zaenal Arifin, S.STP., M.Si., perwakilan KSOP Kelas II Kotabaru-Batulicin yang diwakili Kasi Status Hukum dan Sertifikasi Kapal (SHSK) Afzhal, Kasat Polairud Kotabaru M. Rifani, jajaran Anggota DPRD, serta Kepala Desa Hilir Muara Usman Pahero yang mewakili aspirasi kelompok nelayan setempat.
Dalam RDP tersebut, Usman Pahero memaparkan keterlambatan penuntusan sertifikasi kapal tangkap yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Kendala administrasi ini berdampak langsung pada terhambatnya operasional melaut serta membengkaknya beban alokasi operasional pemilik kapal.
Merespons hal tersebut, perwakilan KSOP Batulicin, Afzhal, menjelaskan bahwa penundaan penerbitan dokumen bersumber dari keterbatasan kelengkapan berkas awal serta prosedur tahapan pengukuran fisik kapal.
“Pihak kami berkomitmen maksimal mempercepat dan memperbaiki kualitas pelayanan. Kami mengimbau para pemilik kapal untuk segera melengkapi berkas teknis yang dipersyaratkan agar proses penerbitan sertifikat kapal dapat terakselerasi,” jelas Afzhal.
Pelonggaran Rekomendasi BBM dan Penguatan Sinergi Lintas Sektor
Guna memastikan aktivitas perekonomian nelayan tidak terhenti, Kepala Dinas Perikanan Kotabaru, H. Zaenal Arifin, menegaskan bahwa pemerintah daerah mengambil kebijakan pelonggaran terkait alokasi kuota BBM bersubsidi.
“Pemerintah daerah memberikan batas toleransi rekomendasi BBM hingga akhir Desember 2026. Namun, kami meminta seluruh pelaku usaha penangkapan ikan memanfaatkan rentang waktu ini untuk merampungkan seluruh dokumen perizinan perikanan sesuai regulasi,” papar Zaenal Arifin.
Dukungan serupa disampaikan Kasat Polairud Kotabaru M. Rifani, yang menekankan pentingnya keselarasan koordinasi antarinstansi dalam mendampingi nelayan tanpa mengesampingkan fungsi pengawasan keselamatan pelayaran.
Di akhir RDP, Ketua DPRD Kotabaru Hj. Suwanti merumuskan empat poin penting tindak lanjut:
Jaminan Matapencaharian: Memastikan aspek legalitas mendukung keselamatan berlayar dan keberlanjutan ekonomi keluarga nelayan.
Percepatan Sertifikasi: Memperketat komunikasi intensif antara pemilik kapal dan pihak KSOP guna mempercepat penerbitan sertifikat kapal.
Kelengkapan Dokumen: Imbauan masif kepada kelompok nelayan untuk melengkapi persyaratan administratif perikanan.
Koordinasi Lintas Daerah: Dinas Perikanan Kotabaru memfasilitasi koordinasi ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan untuk mempercepat penerbitan izin perikanan tangkap.
