Suarkalsel, Tanah Bumbu – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menggelar Ekspose Laporan Akhir Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2025–2028 di Hotel Ebony Batulicin, Selasa (16/12/2025).
Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif, melalui sambutan yang dibacakan Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik H. Deny Hariyanto, menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan agenda prioritas pembangunan daerah yang memerlukan perencanaan matang, komitmen kuat, serta keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.
Ia menyampaikan bahwa kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan ekonomi, tetapi juga menyangkut akses terhadap pendidikan, kesehatan, perumahan layak, sanitasi, air bersih, lapangan kerja, hingga perlindungan sosial. Oleh karena itu, diperlukan dokumen perencanaan terpadu yang menjadi pedoman bersama dalam upaya pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan.
Menurutnya, penyusunan RPKD Tanah Bumbu bertujuan memastikan setiap kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah berjalan terarah, terukur, serta memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“RPKD memiliki posisi strategis sebagai jembatan antara kebijakan nasional dan provinsi dengan implementasi pembangunan di tingkat daerah, sekaligus mendukung pencapaian Sustainable Development Goals,” ujarnya.
Melalui dokumen ini, diharapkan penanggulangan kemiskinan tidak lagi bersifat parsial atau sektoral, melainkan terintegrasi dan saling menguatkan. Keberhasilannya memerlukan sinergi lintas sektor, dukungan data yang akurat, monitoring dan evaluasi berkelanjutan, serta inovasi program agar intervensi tepat sasaran.
Sementara itu, Kepala Bappedalitbang Tanah Bumbu, M. Untung RLU, mengatakan bahwa kegiatan ekspose ini merupakan bentuk aksi nyata pemerintah daerah yang selaras dengan RPJMD 2025–2029 dalam upaya menuntaskan kemiskinan. Ia menekankan pentingnya integrasi program antar-SKPD agar setiap perangkat daerah memahami peran dan kontribusinya masing-masing.
“Amanat Bupati jelas, seluruh perangkat daerah harus beraksi dan berkontribusi nyata dengan memperhatikan efektivitas dan efisiensi belanja agar lebih menyentuh pelayanan masyarakat, khususnya pengentasan kemiskinan,” jelasnya.
Ia menambahkan, seluruh layanan pemerintah perlu terintegrasi hingga tingkat kecamatan agar masyarakat dapat mengakses berbagai layanan dalam satu sistem. Salah satu contoh inovasi yang disebutkannya adalah integrasi layanan bantuan sosial dengan perekaman e-KTP sebagai upaya percepatan pengentasan kemiskinan.
Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappedalitbang Tanah Bumbu, Sri Rahayu, menjelaskan bahwa tujuan utama kegiatan ini adalah memetakan dan menyelaraskan peran antar-SKPD, menghindari duplikasi program, serta menemukan titik-titik sinergi yang efektif.
Melalui ekspose ini, diharapkan terbangun pemahaman dan persepsi yang sama terkait permasalahan, tujuan, dan strategi penanggulangan kemiskinan sebagaimana tertuang dalam dokumen RPKD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025–2028.